Logika Hukum Penolakan Perpres Miras

Spread the love

Oleh Slamet Supriyadi*)

Peraturan perundangan-undangan merupakan bagian dari sistem hukum di negara Indonesia sebagai rangkaian unsur-unsur hukum yang berlaku tertulis saling berkaitan dan berpengaruh. Satu sama lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan, dengan asas hierarki perundang-undangan yang dilandasi Pancasila dan UUD NRI 1945.

Dalam suatu perundangan-undangan setidaknya harus bisa mencakup tiga landasan nilai yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral dan etika suatu bangsa, pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi dan diyakini suatu bangsa akan nilai-nilai kebenaran dan keadilan untuk ditaati dan dilaksanakan.

Landasan sosiologis adalah suatu peraturan yang ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, hal ini sangatlah penting agar suatu perundangan-undangan tidak hanya dilihat sebagai susunan huruf-huruf dan kalimat-kalimat belaka.

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan, dasar kewenangan ini telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan terpenuhinya ketiga landasan tersebut, terciptalah suatu peraturan perundang-undangan yang mengandung kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum di dalam kehidupan masyarakat.

Presiden telah mencabut Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal tersebut sangatlah wajar, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, tentu masyarakatnya sangat perhatian terhadap ajaran nilai-nilai agama yang diyakininya. Seperti halnya minuman keras, suatu minuman dilarang oleh agama untuk dikonsumsi, secara bebas dan umum di masyarakat.

Keyakinan akan ajaran nilai-nilai agama mayoritas masyarakat tersebut harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan.

Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa, bukan sebuah negara sekuler yang memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia pemerintahan. Sebagai negara yang berdasarkan pada ketuhanan, ajaran nilai-nilai agama harus menjadi ruh diberlakukannya sebuah peraturan undang-undang.

Jika menimbang manfaat dan dampak kerusakan yang timbul dari minuman keras, secara logika tentu saja lebih besar kerusakannya dan harus dihindarkan dari kehidupan masyarakat, walaupun dengan alasan untuk kemudahan investasi. Sebab, dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih (menolak bahaya lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan).

Kemudian disebutkan dalam aturan tersebut, bahwa daerah yang dibuka untuk investasi minuman keras ada empat provinsi, Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Selain itu, daerah lain pun bisa saja memberlakukannya bila diajukan oleh Gubernur kepada Kepala BKPM.

Tentu peluang untuk dapat membuka pabrik minuman keras bisa berdiri di wilayah provinsi di mana saja, asalkan diusulkan oleh Gubernur ke Pemerintah Pusat.

Selain itu dalam lampiran Perpres juga disebutkan membuka investasi untuk penjualan miras. dalam lampiran 3 angka 44 dan 45 diatur mengenai dibukanya investasi perdagangan eceran minuman keras atau beralkohol dan perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol. Persyaratannya hanya mengatakan jaringan distribusi dan tempatnya khusus.

Tentu saja aturan tersebut langsung mendapat banyak penolakan keras dari para tokoh masyarakat terutama organisasi besar Islam seperti NU dan Muhammadiyah.

Oleh karena itu Prof. Tjip penggagas madzhab hukum progresif mengatakan: “Sejatinya bahwa Undang-undang itu sudah cacat sejak dilahirkan”.

*) Penulis merupakan ketua bidang hukum PC ISNU Kab. Cirebon & Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unissula Konsentrasi HTN/HAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post Semangat Belajar. Stop Putus Sekolah!!
Next post ISNU Cirebon Agendakan Diskusi Publik Bertema: “Perempuan dalam Jejaring Terorisme di Indonesia”
ISNU KABUPATEN CIREBON